Prosedur Ajukan Upaya Hukum Banding Elektronik

    Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Adapun secara teknis upaya hukum banding diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang   Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nmor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Tahapan pengajuan banding dilakukan secara elektronik melalui e-Court, dengan syarat putusan perkata tingkat pertama telah diumumkan. Putusan dapat diunduh pada e-Court masing-masing pihak dengan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengaturan PNBP lebih rinci dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nmor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Pembanding mengajukan banding melalui e-Court dengan cara :

1.    Memilih nomor perkara yang bersangkutan;

2.    Unggah surat kuasa banding. Meskipun memori banding tidak wajib disampaikan dalam perkara banding tetapi diutamakan dalam surat kuasa memuat pernyataan mengajukan banding serta mengajukan memori/kontra banding;

3.    Membayar biaya banding sejumlah yang tertera pada e-SKUM dan dapat dibayar melalui m-banking.

Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan menerbitkan akta pernyataan banding, mencatat permohonan banding pada register induk perkara dan register banding dalam SIP, dan memberitahukan permohonan banding kepada termohon menggunakan e-Summon.

Pembanding dapat mengajukan memori banding maksimal 7 (Tujuh) hari terhitung setelah banding, untuk selanjutnya diberitahukan kepada terbanding paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.

Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan memori banding.

Setelah menerima memori dan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan akan memastikan seluruh dokumen elektronik (bundel A dan bundel B) termuat dalam e-Court untuk dilanjutkan inzage.

Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas selama 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan inzage.

Berkas perkara banding dikirim setelah inzage paling lambat pada Hari ke-30 setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding. Berkas yang tidak dapat dialihmediakan/digitalisasi atas permintaan pengadilan tingkat banding, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan.

Dalam hal Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim memerintahkan melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pengadilan pengaju. Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam berita acara yang diunggah ke dalam SIP untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Pengaturan jangka waktu penyelesaian perkara tidak berlaku terhadap perkara khusus yang sudah ditentukan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.